KABAR-TERKINI.COM, KETAPANG KALBAR — Laporan Pengaduan Masyarakat Pejuang Hak Tanah (MPHT) Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, belum mendapatkan respon.
Terkait lahan tanah yang dikuasai negara diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Slamet oleh Kepala Kantor BPN/ATR wilayah Ketapang, berlokasi di Jalan Karya Tani Gg Usaha 2 (dua) Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.
Perlu diketahui lahan tanah tersebut, sebelum terbit SHM atas nama Slamet adalah Sertifikat Prona Sementara Nomor 840 tahun 1986 atas nama Kasno Jiwo seluas 4.000 meter lahan tanah tersebut, adalah lahan Landreform (Pertanian).
Berdasarkan pantauan awak media lahan tanah tersebut, sudah berubah menjadi bangunan komplek perumahan Shifa Residence.
Selain Sertifikat Prona Sementara Nomor 840 masih ada beberapa Sertifikat Prona Sementara yang beralih ke SHM atas Slamet.
Bahkan muncul informasi yang didapat awak media, kalau Slamet terlibat penyerobotan lahan tanah milik warga Desa Sukabangun, seluas 20.000 Meter (2 hektar) yang berdekatan dengan lokasi tersebut.
Ironisnya kasus tersebut, sudah penyidikan oleh Aparat Polres Ketapang, celakanya sudah berjalan lebih 2 tahun kasus nya jalan ditempat.
Muncul dugaan ada jaringan “MAFIA TANAH” peralihan lahan tanah tersebut, yang dikuasai negara menjadi hak milik Slamet dan sudah berdiri bangunan perumahan Shifa Residence.
Ini Masyarakat Pejuang Hak Tanah (MPHT) Kelurahan Sukaharja, mendesak Satuas Tugas ( Satgas) Kalimantan Barat, untuk turun ke lokasi lahan tanah yang sudah SHM atas nama Slamet.
Ini memicu sinyal alarm bahaya. Penegakan Hukum oleh Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, terhadap penanganan kasus “MAFIA TANAH” di wilayah hukum Kejati Kalimantan Barat.
Menurut salah seorang perwakilan MPHT Kelurahan Sukaharja, Eldi menegaskan bahwa kami berharap Tim Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, untuk menindaklanjuti laporan pengaduan MPHT karena sudah berjalan satu bulan belum ada keterangan resmi terkait permasalahan tersebut.
“Kami minta ke dua warga Kabupaten Ketapang, yakni Solihin beralamat Jalan Lingkar Kota Rt 031/Rw 011 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selaku Pencari Sertifikat Prona Sementara lahan Landreform (Pertanian).
Serta Slamet beralamat Jalan Karya Tani Gg Usaha 2 (Gg Sawit) Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, sebagai Developer Perumahan BTN Syifa Residence dan pembeli lahan tanah yang bersertifikat Prona Sementara dari Solihin.
Muncul dugaan kami Solihin, Slamet dan Kepala Kantor BPN/ATR Wilayah Ketapang, terlibat jaringan”MAFIA TANAH”. Pasalnya tanah telantar yang dikuasai negara dapat beralih SHM atas nama pribadi Slamet.
“Hukum Jangan Tajam ke Bawah dan Hukum Tumpul ke Atas”. Untuk menindak tegas jaringan MAFIA TANAH di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Ketapang, Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, harus transparan dan akuntabel dalam penanganan kasus tersebut, pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Pihak Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, terkait Laporan Pengaduan (Lapdu) Masyarakat Pejuang Hak Tanah (MPHT) Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. (EZ113)
Editor : Koni Setiadi
Komentar