KABAR-TERKINI.COM, KETAPANG KALBAR — Sinyal alarm Penegakan Hukum terabaikan dengan aktifitas Pekerjaan Tambang Emas Ilegal (PETI) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menuai sorotan elemen masyarakat.
Meskipun pemberitaan mengenai aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang berlangsung secara masif di Kecamatan Sandai, Kecamatan Mantan Hilir Selatan, dan Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang.
Ironisnya belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum, terhadap para Pemodal dan Pemasok BBM jenis Solar. Ini menjadi alasan utama mengapa praktik ini tetap terus berlangsung.
Anehnya lagi yang tersandung hukum hanya berlaku bagi para pelaku pekerja PETI, Pemodal dan Pemasok BBM Solar, bahkan alat berat eksavator lepas dari penegakan hukum.
Fenomena ini muncul dugaan elemen masyarakat, nama-nama oknum yang berperan sebagai “koordinator” dalam pengambilan setoran dari para Pemodal dan Pemasok BBM untuk aktifitas PETI.
Seperti dilansir disalah media online kawasan Indotani Km 26, Km 27, dan Km 21 masuk adalah hutan Desa Sungai Pelang, Kecamatan Mantan Hilir Selatan (MHS) serta Aliran Sungai Pawan Kecamatan Sandai.
Struktur ilegal ini diduga terbentuk secara sistematis, bahkan disebut memiliki pengurus di setiap lokasi PETI. Tugas mereka adalah menjembatani hubungan antara Pemodal tambang ilegal dan Pemasok BBM jenis solar ilegal ke pihak eksternal.
Secara yuridis para pelaku Pemodal PETI dan Pemasok BBM jenis solar ilegal, melanggar Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Migas.
Padahal, elemen masyarakat terus mendesak agar hukum ditegakkan secara adil dan transparan tanpa pandang bulu.
Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bukanlah fenomena baru di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, akan tetapi yang menjadi pertanyaan elemen masyarakat yaitu mengapa aktivitas ini masih terus berlangsung…???.
Menyikapi permasalahan ini Dicki warga Kalimantan Barat, jika ada
keterlibatan oknum yang mengatasnamakan diri sebagai koordinator PETI. Merupakan tamparan keras terhadap integritas penegakan hukum.
Praktik semacam ini tidak hanya melanggar etika institusi, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap aparat sebagai pelayan masyarakat.
Karena Aktivitas PETI di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius.
Limbah merkuri dan bahan kimia berbahaya lainnya mencemari lingkungan, pungkasnya.
Hal senada Beni Hardian, Sp Permasalahan aktivitas PETI ini semakin kompleks karena banyak pihak yang diuntungkan. Namun dampaknya sangat jelas, rusaknya lingkungan, ini bukan sekadar masalah hukum atau lingkungan.
Ini sudah sinyal alarm “Penegakan Hukum Terabaikan” dan mendesak agar seluruhnya diperiksa secara menyeluruh dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, ucap Beni.
Ia juga menambahkan, ketiadaan langkah konkret dari aparat penegak hukum dianggap sebagai bentuk pembiaran yang merusak tatanan hukum, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap negara.
Jika dibiarkan, PETI di Kabupaten Ketapang, akan menjadi simbol kehancuran lingkungan, tetapi juga bukti kegagalan sistemik dalam penegakan hukum dan pengawasan lingkungan, sebut Beni Hardian. (EZ113)
Editor : Koni Setiadi
Komentar