KABAR-TERKINI.COM, LUWU — Langit mendung yang akhirnya pecah menjadi rintik hujan hari ini seharusnya menjadi kabar paling gembira di kebun kakao milik Iwan Palla. Setelah menanti sekian lama, tanah di Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mulai basah adalah momentum yang paling ditunggu setiap pekebun cokelat untuk menabur pupuk, memberi makan pohon-pohon yang selama dua tahun terakhir ia rawat dengan peluh dan harapan.
Dengan langkah penuh semangat, Iwan Palla mendatangi kios pengecer resmi. Di kepalanya, sudah terbayang daun-daun kakao yang akan kembali hijau segar dan buah-buah yang kelak menggantung lebat menghidupi keluarganya.
Namun, harapan itu seketika patah di depan meja pengecer.
“Untuk wilayah Desa Padang Kalua, tidak ada distribusi pupuk yang masuk ke kami,” ucap petugas pengecer yang berada di Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, menyampaikan kenyataan pahit.
Iwan Palla terdiam. Rasa kecewa perlahan merayap, jauh lebih dingin dari air hujan yang membasahi pakaiannya. Kekecewaan itu kian terasa getir ketika penelusuran di tingkat penyuluh kabupaten Luwu justru menyodorkan jawaban yang membuat dadanya sesak. Pihak penyuluh hanya menyampaikan bahwa atas nama Iwan Palla, dirinya hanya terdata sebagai peternak dan petani padi.
Padahal, catatan peternak itu adalah jejak masa lalu pada tahun 2010 yang sudah lama ia tinggalkan. Sementara di sisi lain, selain tetap menjadi petani padi, sudah kurang lebih dua tahun terakhir ia juga mengelola kebun kakao sebagai penopang hidup keluarganya.
Di dunia nyata, ia mencangkul, memangkas dahan, dan merawat kebun cokelatnya. Namun di layar sistem negara, kebun kakao itu seolah tak pernah ada karena tidak kunjung didaftarkan dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Ia pulang ke rumah dengan tangan hampa. Menatap pohon-pohon kakaonya yang tengah kehausan nutrisi di tengah guyuran hujan, Iwan hanya bisa menghela napas panjang. Bagi seorang petani kecil yang tak akrab dengan rumitnya aplikasi dan tumpukan berkas birokrasi, ia tak pernah menyangka nasib tanamannya bergantung pada kelengkapan input data yang tak kunjung diperbarui.
Kisah pilu Iwan Palla di Kecamatan Bua ini menjadi tamparan keras bagi kinerja pendampingan di lapangan. Padahal, merujuk pada regulasi terbaru—mulai dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian hingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 yang diperbarui lewat Permentan Nomor 03 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi—aturan negara justru sangat mempermudah petani.
Dalam regulasi tersebut, Penyuluh pertanian memegang mandat kunci untuk memastikan penyaluran tepat sasaran melalui sinkronisasi data e-RDKK dan SIMLUHTAN serta verifikasi faktual di lapangan.
Aturan negara secara tegas menempatkan penyuluh sebagai ujung tombak pendampingan dan pemutakhiran data petani, bukan sekadar penjaga arsip lama yang membiarkan data lama tetap bercokol tanpa pernah mengecek penambahan komoditas kebun di lapangan.
Petani seperti Iwan Palla tidak pantas disalahkan karena ketidaktahuannya soal administrasi digital. Negara menggaji dan mendayagunakan para penyuluh justru agar mereka mau turun membasahi sepatu ke kebun-kebun di pelosok desa, melihat kenyataan dengan mata kepala sendiri, dan memastikan bahwa saat hujan turun, hak petani atas sebutir pupuk tidak terhalang oleh kelalaian pendataan.
Langkah Mendesak untuk Pemulihan Hak Petani :
Agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan petani kecil di Kabupaten Luwu, sejumlah langkah konkret perlu segera dilakukan oleh pihak terkait:
• Verifikasi Faktual dan Pengambilan Koordinat di Desa Padang Kalua: Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bua bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat didesak segera turun langsung mendata kebun kakao aktif milik petani (termasuk pengambilan titik koordinat lahan secara terpisah) agar terakomodasi dalam sistem.
• Pemutakhiran Data SIMLUHTAN dan e-RDKK: Dinas Pertanian Kabupaten Luwu perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pembersihan data tidak aktif serta memfasilitasi penambahan komoditas perkebunan bagi petani multi-komoditas pada jadwal penginputan terdekat.
• Pendampingan Aktif Berbasis Jemput Bola: Penyuluh lapangan dan pengurus kelompok tani diharapkan lebih adil dan tepat sasaran.(*)
Editor : Koni Setiadi
Komentar