kabar-terkini.com. MINAHASA UTARA – Pelaksanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang berlokasi di Desa Kema, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah pekerja di lokasi proyek diduga mengabaikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) saat melakukan aktivitas pekerjaan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp9,6 miliar tersebut.
Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan ini merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan kontraktor pelaksana CV Cahaya Anugerah.
Ironisnya, di lokasi pekerjaan justru terpampang logo K3. Namun, keberadaan logo tersebut seakan berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan apabila para pekerja benar tidak dibekali atau tidak menggunakan APD sesuai risiko pekerjaan.
Penerapan K3 bukan sekadar formalitas, apalagi hanya sebatas memasang logo atau tulisan di area proyek. Keselamatan pekerja merupakan kewajiban yang harus diperhatikan sejak pekerjaan dimulai hingga selesai. Penggunaan helm keselamatan, sepatu pelindung, rompi keselamatan, sarung tangan, serta perlengkapan lainnya harus disesuaikan dengan potensi bahaya pekerjaan.
Selain persoalan APD, hal lain yang turut menjadi perhatian adalah pada papan informasi proyek yang terlihat tidak mencantumkan nama perusahaan konsultan perencana maupun konsultan pengawas.
Fungsi Pengawasan Dipertanyakan
Dengan nilai anggaran mencapai Rp9,6 miliar, publik tentu berharap pekerjaan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan mengutamakan keselamatan tenaga kerja.
Pertanyaannya, ke mana fungsi pengawasan proyek selama pekerjaan berlangsung? Apakah pihak kontraktor telah menerapkan standar K3 secara konsisten? Apakah pengawas lapangan telah menjalankan tugasnya untuk memastikan pekerja menggunakan APD? Lalu, bagaimana pengawasan dari pihak terkait terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut?
Jangan sampai anggaran miliaran rupiah hanya menjadi perhatian pada aspek pembangunan fisik, sementara keselamatan para pekerja justru terabaikan.
Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta instansi teknis terkait diminta tidak hanya melakukan pengawasan administrasi, tetapi juga turun langsung memeriksa kondisi di lapangan.
Keselamatan pekerja bukan pelengkap proyek. Logo K3 tidak boleh hanya menjadi pajangan, sementara perlindungan terhadap tenaga kerja justru diabaikan.
Penulis : ARL Editor : Tya
Komentar