kabar-terkini.com. Jakarta, etika Mantan Kapolri Dan Beberapa Jendral Lain Jadi Tersangka Penyadapan Presiden.
Oleh: Feri Rusdiono S.H
Gempa bumi yang sesungguhnya bukan yang di bawah tanah, Gempa bumi yang sedang mengguncang Polri malam ini jauh lebih dahsyat.
Pusat gempanya bukan di laut, tapi di Mabes Polri sendiri.
Malam Selasa, 3 November 2026, publik dikejutkan dengan pengumuman dari Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Polri. seorang Mantan Kapolri ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden.
Tiga inisial yang kemarin masih berarti kuasa — *LSP, ASN, EH* — malam ini berarti tersangka. Ditahan di Rutan Mabes Polri, di jantung institusi yang pernah mereka pimpin.
Ini bukan sekadar kasus pidana biasa. Ini adalah gempa susulan dari pergantian pucuk pimpinan Polri.
Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto datang dengan program _Commander Wish_.
Polri Bersama Masyarakat, responsif, humanis, transparan. Tapi sebelum program itu berjalan, bersih-bersih internal mutlak harus dilakukan.
Dan pembersihan itu menyakitkan.
*Mengapa Disebut Gonjang Ganjing Gempa 9 SR?*
*Pertama, Skala Guncangannya Sangat Besar.*
Yang diamankan bukan Bintara, bukan Perwira Menengah. Ini adalah Mantan Kapolri yang baru saja menduduki jabatan strategis di Istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ini adalah Kadivkum Polri yang paham semua konstruksi pasal hukum. Ini adalah jenderal di bidang intelijen dan narkotika yang paham semua teknik sadap-menyadap.
Jika mereka bisa diseret ke meja penyidikan, pesannya jelas: tidak ada lagi yang kebal hukum di tubuh Polri.
*Kedua, Episentrumnya di Bareskrim Sendiri.*
Ini yang paling ironis sekaligus paling menjanjikan. Penindakan dilakukan oleh Bareskrim itu sendiri. Ini bukti Polri sedang berperang melawan dirinya sendiri untuk sembuh. Satu kubu ingin reformasi total, kubu lain diduga ingin mempertahankan cara lama: sadap, intai, dan hapus log.
*Ketiga, Potensi Tsunami Susulan Masih Ada.*
Malam ini masih ada satu saksi kunci berinisial SU dengan pangkat Irjen. Sumber di internal menyebut masih ada Kombes berinisial FR dan sejumlah penyidik aktif yang kini bertugas di KPK yang sedang dalam proses pemeriksaan. Artinya, gempa ini belum selesai. Masih ada getaran susulan yang menunggu.
*Lalu, Dimana PWO Dwipa Berdiri?*
Posisi Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO Dwipa) jelas.
Kami tidak berada di kubu LSP, tidak pula di kubu Kapolri baru.
Kami berada di kubu rakyat, di kubu kebenaran, dan di kubu presisi hukum.
PWO Dwipa mendukung penuh langkah pembersihan ini. Program _Commander Wish_ tidak akan pernah berhasil jika di dalam tubuh Polri masih ada budaya penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat, media, bahkan LSM.
Bagaimana polisi mau dipercaya masyarakat, kalau Presidennya sendiri diduga disadap?
Namun, kami juga mengingatkan dengan keras:
*Jangan sampai gempa ini dimanfaatkan untuk balas dendam politik.*
Proses hukum harus _scientific crime investigation_, transparan, dan berkeadilan. Kita harus tetap menjunjung tinggi *Asas Praduga Tak Bersalah*. Status tersangka bukan berarti terpidana. Mereka tetap memiliki hak hukum yang sama untuk membela diri di pengadilan yang fair.
Polri hari ini sedang sakit. Tapi sakit itu perlu, agar bisa sembuh total. Gempa bumi internal ini adalah tanda bahwa tubuh Polri sedang berupaya mengeluarkan racunnya sendiri.
Jika Polri berhasil melewati gempa ini dengan jujur dan transparan, maka kepercayaan rakyat akan kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
Jika gagal, maka gempa ini akan meruntuhkan seluruh bangunan kepercayaan yang telah dibangun puluhan tahun dengan susah payah.
Penulis : Tim Editor : Tya
Komentar